Santer terdengar berita Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu akan terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal istilah PSBB. Praktis berita ini menimbulkan pro kontra dari masyarakat bahkan ketakutan tersendiri. Pasalnya dengan diberlakukannya PSBB perekonomian yang sudah tergerus akan semakin terpuruk. Tidak berlebihan jika PSBB bagai momok yang menghantui, aturan-aturan yang begitu ketat dengan ditutupnya pusat pertokoan yang tidak menjual kebutuhan primer, diberlakukan pembatasan jam operasional rumah makan dengan sistem take away, adanya aturan ojek online (ojol) hanya mengangkut barang atau aturan-aturan lain yang mengikat. Praktis akan menjadikan perekonomian lumpuh, wajar jika masyarakat menjerit.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Malang mengundang elemen masyarakat yang diwakili Persatuan Hotel Restauran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pusat Belanja Masyrakat, pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyampaikan aspirasi agar PSBB yang akan diberlakukan dapat berjalan maksimal.

“Physical Distancing dan Social Distancing yang sudah dilaksanakan sampai Maret jumlah pasien Covid -19 adalah 5 orang, April 8 orang dan Mei hingga tanggal 12 ini sudah ada 25 orang yang positif terpapar virus corona. Penambahan jumlah inilah yang menjadi alasan kenapa harus diberlakukan PSBB” jelas Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat membuka rapat koordinasi di Ruang Sidang Balaikota. Selasa (12/5/2020).

Pria berkacamata yang pernah menjadi anggota dewan menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Malang masih belum menerima hitam diatas putih Surat Keputusan Kementrian Kesehatan yang sudah beredar di media massa, sehingga belum dipastikan kapan PSBB akan diberlakukan. Beliau juga menambahkan bahwa Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Malang adalah tertinggi dibanding Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Senada dengan wakilnya, Walikota Malang Sutiaji membenarkan bahwa PSBB Kota Malang masih belum diberlakukan. Akan ada Peraturan Walikota (Perwal) untuk mengatur mekanisme penerapan PSBB berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB.
“PSBB Kota Malang belum diberlakukan, oleh karena itu kami mengundang jenengan semua agar dapat berkontribusi pemikiran dalam penerapan PSBB, karena masyarakat adalah obyek dan subyek. Obyek apabila aturan belum diberlakukan dan subyek jika aturan sudah diterapkan” ungkap beliau.

Pria kelahiran Lamongan ini berharap agar masyarakat disiplin dan sadar akan aturan-aturan yang akan ditetapkan. Jika kesadaran terbangun dan ketaatan sudah dilaksanakan, PSBB akan berjalan lancar dan membuahkan hasil yang diinginkan.

“Gresik contoh sukses dengan PSBB hanya 1 periode saja yakni 14 hari. Jangan sampai Kota Malang harus memperpanjang PSBB karena masyarakatnya tidak tertib. Lebih baik kita lumpuh 2 bulan kemudian kita bangkit lagi dan aktivitas seperti semula daripada kita tidak patuh dan tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto membenarkan bahwa Kota Malang belum memberlakukan PSBB.
“Di media massa viral terpampang Surat Keputusan Menteri Kesehatan mengenai persetujuan PSBB dan besok mulai diberlakukan. Padahal Kota Malang belum menerima Surat Keputusan dari Gunernur Jawa Timur karena secara hierarki surat tersebut kita terima dari Propinsi. Pasalnya yang mengajukan PSBB adalah propinsi” ujar pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang ini menyampaikan keheranannya.

Pria yang dikenal low profil ini mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya karena akan menimbulkan polemik dan keresahan.

Sumber: Surya.com

Berdasarkan Wikipedia yang dimaksud PSBB adalah istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembebasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi penyakit dan atau / terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit.

Tak ayal, kebijakan dalam PSBB diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.
“Kami berharap ada kebijakan dari Pemerintah, dengan PSBB hotel dan restauran tetap buka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena karyawan kami juga butuh untuk bertahan hidup” ungkap Ketua PHRI, Dwi Cahyono.

Pernyataan tersebut diamini Wanto, Ketua Asosiasi Pusat Belanja Masyarakat yang menginginkan mall tetap buka.
“Saat mendengar mall akan ditutup apabila PSBB diberlakukan, seraya saya akan pingsan mendengarnya. Bagaimana tidak, di saat menjelang lebaran daya beli masyarakat begitu tinggi dan kami juga memikirkan nasib para karyawan. Tetap diberlakukan protokol kesehatan dan apabila ada yang melanggar kami siap disangsi” ujar pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan ini.

Tak kalah menarik, aspirasi yang disampaikan Ketua Pokadarwis Kampung Heritage Kayutangan, Rizal. Beliau mengharapkan ada bantuan sembako dari Pemerintah bagi masyarakat.
“Kampung Heritage Kayutangan, kemarin membagikan sembako bagi masyarakat yang terdampak Corona. Saya yakin jika kebutuhan mereka terpenuhi mereka tidak akan keluar rumah. Mengapa mereka tidak tinggal di rumah karena mereka harus bekerja untuk menafkahi keluarganya” pungkas dia.

Satu pernyataan yang patut diacungi jempol dan mewakili kegundahan hati masyarakat pada umumya utamanya yang terdampak pandemi.

Secara resmi Kota Malang belum memberlakukan PSBB. Jika upaya tersebut memang harus diterapkan, sebagai warga Kota Malang hendaknya berdisiplin, taat dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Jangan menebarkan informasi yang simpang siur apalagi hoak karena berita itu akan menambah kegundahan warga yang sudah menderita.

Semoga PSBB adalah solusi terbaik yang diambil Pemerintah Kota Malang dan badai segera berlalu sehingga kita dapat hidup dengan normal utamanya sektor pariwisata untuk menggaungkan potensi daerahnya dan sektor-sektor lainnya dapat berjalan seperti sedia kala.

Malang, 12 Mei 2020
Penulis : Hariani
Humas Forkom Pokdarwis Kota Malang dan Kampung Koeboran Londo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *