Erik Setyo Santoso, ST.,MT
Kepala Barenlitbang Kota Malang

 

Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)

MaGIS (Malang Geographic Information System)

sipr.malangkota.go.id

Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat dua aspek yang saling terintegrasi, yaitu aspek spasial dan aspek non-spasial. Aspek spasial dalam perencanaan pembanguan daerah lebih sering diterjemahkan menjadi pengembangan wilayah (regional development) yang merupakan upaya untuk memajukan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan alat atau instrument yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah tersebut adalah “penataan ruang”.

Penataan ruang terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu:

Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan Ruang atau Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tata ruang sendiri merupakan wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola pemanfaatan ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Kota Malang telah memiliki RTRW (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030), yang merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Malang telah diundangkan melalui enam peraturan daerah, dimana secara substansi telah mengacu pada aturan di atasnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011) dan disusun dengan ketelitian peta yang telah direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial.

Dari aspek perpetaan, Kota Malang terbagi menjadi 41 lembar indeks peta  RBI skala 1:5000, dengan nilai ketelitian geometris pada unsur horisontal atau horisontal akurasi sebesar 1.889 meter.

Dengan diundangkannya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tersebut, disusunlah sebuah sistem informasi yang dapat menyederhanakan aspek ketelitian peta sekaligus memudahkan pemangku kepentingan untuk “membaca” pola ruang pada rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.  

Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang, atau yang biasa disebut SIPR merupakan sebuah aplikasi ketataruangan yang berbasis web atau WebGIS.  SIPR dibangun dengan semangat bahwa tata ruang di Kota Malang menuju sebuah sistem yang transparan, terstandar, dan terkoneksi secara internal di perkotaan, pada tingkat provinsi, dan bahkan nasional. SIPR dapat diakses melalui alamt web sipr.malangkota.go.id

SIPR dilengkapi dengan fasilitas publikasi (viewing dan downloading) rencana tata ruang, baik itu RTRW, RDTRK, maupun Rencana Kawasan Strategis.

SIPR dibangun dengan basis data spasial yang telah direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial, di mana Kota Malang merupakan salah satu kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki peta skala 1:5000 dengan cakupan seluruh wilayah kota yang telah direkomendasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2016.

SIPR Kota Malang adalah rintisan sistem informasi penataan ruang kota/kabupaten di Indonesia. Saat ini kota/kabupaten yang telah memiliki sistem informasi penataan ruang di antaranya adalah DKI Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, Semarang, Manado.

Konten unggulan dari SIPR ini adalah informasi peruntukan ruang pada menu Peta Zonasi serta interaksi peta dasar, peta tematik pada menu Informasi Geopasial. Peta Zonasi adalah menu informasi utama yang bisa digunakan untuk mengetahui lebih awal kelayakan atau peruntukan dari sebuah persil yang akan diajukan pemanfaatannya. Menu ini merupakan bagian yang bisa menjawab secara automatis peruntukan ruang atau persil berdasarkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pada menu peta zonasi ini dilengkapi dengan basemap sebanyak lebih dari tujuh pilihan peta digital, di mana pengguna dapat memilih sesuai dengan preferensi dan kebiasaan.  Kita ambil contoh peta digital Google Map Satelitte. Pada menu ini, pengguna dapat mendapatkan informasi peruntukan ruang dengan mengentry atau mengetikkan nama jalan utama/jalan terdekat/atau jalan di sekitarnya. Misal kita ingin mengetahui peruntukan ruang di Jalan Danau Bratan. Sehingga kita ketikkan nama jalan kemudian SIPR akan memandu ke lokasi terdekat. Untuk mengetahui posisi di lapangan, kita bisa menggunakan pilihan tranparan sehingga kita bisa mengidentifikasi lokasi tepatnya dimana. Setelah lokasi ditentukan, maka diklik ï”, akan muncul informasi perutukan ruang bagi lokasi/persil tersebut.

Ke depan, Barenlitbang akan mengembangkan aplikasi ini dengan tambahan konten ketentuan teknis zonasi, yang memberikan informasi lebih rinci apabila pengguna ingin memanfaatkan ruangnya untuk kegiatan tertentu. Apakah kegiatan itu diijinkan, diijinkan secara terbatas, diijinkan secara terbatas bersyarat, atau tidak diijinkan.  Melalui penambahan konten ketentuan teknis zonasi ini, diharapkan kualitas pelayanan penyeleggaraan penataan ruang, khususnya pada pelayanan pemanfaatan dan siklus perijinan ruang akan semakin tranparan, handal, dan memberikan kepastian dari aspek spasial/kewilayahan.

Menu Informasi Geospasial sebagai konten unggulan berikutnya menyajikan berbagai macam peta dasar (seperti peta batas administrasi, jaringan jalan, ruang milik jalan, dan lain sebagainya), peta tematik (sebaran menara BTS, jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain sebagainya). Informasi Geospasial ini dapat digunakan oleh OPD terkait, akademisi, pelajar, dan umum, untuk mengetahui, menganalisa, dan menelaah lebih lanjut sesuai dengan kepetingan masing-masing pemangku kepentingan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *