Dr. Harnovinsah SE, Ak., M.Si, CA, CIPSAS, CMA, CSRS

Pengantar

1. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesej ahteraan masyarakat.
2. Dengan implikasi yang besar tersebut, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional,
3. Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Selain itu,
4. Implikasi pandemi COVID- 19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahandan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
4. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); (5).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah:
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Langkah – Langkah Kebijakan pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas: (a). penanganan kesehatan; (b). penanganan dampak ekonomi; dan (c). penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net,
2. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk
(a). mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19 (b). memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik
3. Memastikan dan mengawasi: (a). kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah (b). aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan
pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan.

Tahapan Refocusing Dan Realokasi Anggaran

1. Melakukan penyesuaian taget pendapatan;
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah;
3. Mendanai prioritas penanganan covid-19;
4. Mengikuti tata cara penggunaan belanja penanganan covid-19;
5. Melakukan pengutamaan penggunaan anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd ta. 2020; dan
6. Melaporkan hasil penyesuaian apbd sesuai batas waktu yang ditentukan

Solusi Kebijakan “Relaksasi” Dalam Kerangka Good Governance

1. Menciptakan kesadaran bersama dan mendefinisikan hakekat pentingnya menangani bencana kesehatan
2. Melibatkan dan mendasarkan pertimbangan keputusan kepada ahlinya (kompetensi kesehatan; kesehatan masyarakat; kebencanaan; sosiolog)
3. Refocusing/prioritas anggaran berdasar pendekatan manajemen penanggulangan bencana (minimal mengacu kepada instruksi mendagri 10/2020), fokus kepada korban dan pihak terdampak bencana)
4. Mendefinisikan dan memperjelas anatomi dan kegiatan penanganan bencana kesehatan. Terutama sasaran penduduk yang mendapatkan penanganan bansos, dan odp, pdp dan lainnya
5. Menetapkan kebijakan tertulis/sop penanganan covid -19 (pbj; manajemen kas; manajemen aset; manajemen kebencanaan)
6. Menetapkan kebijakan tertulis kekhususan pencatatan & pelaporan (dokumen sumber; perlakuan terhadap akun tertentu; penanganan masalah harga wajar; kebijakan akt terkait adanya wabah)
7. Internal audit fokus fungsi pendampingan (refocusing anggaran; pbj; pelaporan/pertanggung jawaban)
8. Komunikasi politik kepada dewan harus baik
9. Seluruh pikiran, tindakan harus berlandaskan kepada prinsip good governance

Keterangan
1. Adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta
2. Ketua Forum Dosen Akuntansi Publik Indonesia (FDAP)
3. Makalah ini di sampaikan dalam acara Seminar Online yang di selenggarakan Oleh INSPIRE Media pata tanggal 8 Mei 2020 dengan tema Akuntabilitas Keuangan Daerah Dimasa Pandemi Covid -19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *