Dr. Rida Perwitasari, M.Ak, Ak., CA, CPA

Pandemi Covid -19 Dan Ketidakpastian Keuangan Daerah

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19] telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

Kemudian, implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward) rangka menjaga stabilitas sektor keuangan Salah satu pemulihan perekonomian adalah dengan refocusing anggaran sebagai kebijakan keuangan negara yang merupakan salah satu hal yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Berdasarkan Pasal 2 Perpu ini, dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk: a. menetapkan batasan defisit anggaran; b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending); c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram; d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN; e. menggunakan anggaran yang bersumber Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN; f. menerbitkan SUN atau SBSN; g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

‘’Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,’’ bunyi Pasal 3 Perpu ini yang pengaturan untuk perubahan di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kerangka Regulasi Keuangan Daerah di Masa Pandemi Covid -19

Meskipun awalnya terkesan ragu-ragu, pemerintah pusat kemudian memberikan arahan dan kewenangan kepada Pemda melalui penerbitan beberapa regulasi sebagai pedoman bagi Pemda dan instansi lainnya. Selain regulasi tersebut seperti Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah juga menerbitkan, (1). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; (2). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahandan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020; (3). Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; (4). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah: dan (6). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease2019 (Covid-19)

Selain itu, beberapa surat edaran (SE) dari kementerian dan kepala daerah dikeluarkan untuk implementasi di daerah. Muara dari persoalan ini adalah ketersediaan dana di daerah. Pemda sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mau tidak mau, harus mengeluarkan dana sangat besar untuk penanganan Covid-19. Masalahnya, setiap pengeluaran dari kas daerah haruslah didasarkan pada angka-angka yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) atau qanun. Mengingat wabah Covid-19 ini merebak setelah penetapan APBD tahun anggaran 2020, maka dapat dipastikan tidak ada angaran yang khusus untuk itu. Yang ada adalah anggaran belanja tidak langsung dengan nama rekening belanja tidak terduga (BTT).

Pada kondisi seperti ini, anggaran BTT yang ada dapat dipastikan tidak mencukupi. Artinya, harus ditambah alokasi anggarannya dalam perubahan APBD. Penegasan ini dinyatakan dalam Perppu 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah (Pasal 1 ayat 4, Pasal 3 ayat 1), dimana Pemda boleh melakukan perubahan alokasi antarprogram dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sebelum nantinya dimasukkan dalam Perda/qanun perubahan APBD. Ada beberapa hal penting yang ditekankan dalam regulasi-regulasi tersebut. Pertama, fokus pada kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah. Kedua, Pemda diberi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, menjaga aktivitas ekonomi, dan perubahan kebijakan anggaran, sehingga dampak negatif dari Covid-19 dapat diminimalisir. Ketiga, Mendagri memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan untuk penanganan Covid-19.

Mendagri kemudian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 2 April 2020, yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota, dengan 7 (tujuh) poin, yakni: (1). Melakukan refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jarring pengamanan sosial (social safety net). (2). Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait hal-hal yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat. (3). Memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing dan tetap berjalannya operasi industri dan pabrik dengan memperhatikan protocol kesehatan (jaga jarak, tersedia hand sanitizer dan lain-lain). (4). Instruksi Mendagri ini harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan atau paling lambat 9 April 2020. (5). Apabila Pemda tidak melaksanakan Instruksi Mendagri ini maka dilakukakan rasionalisasi atau pemotongan dana transfer ke Pemda bersangkutan. (6). Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Mendagri ini. (7). Instruksi Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan (2 April 2020).

Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah di Masa Pandemi Covid -19

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana yang tercantun dalam UUD 45 pasal 23 bab VIII sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Akuntabilitas Akuntabilitas (dalam ilmu ) diartikan sebagai pertanggungjelasan, sedangkan Responsibilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Adapun teori yang mendasari : (1). Teori Institusional (Institutional Theory) yang  didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung; (2). Stakeholder theory, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan maka akuntabilitas keuangan daerah setidaknya indikator akuntabilitasnya meliputi: (1). Proses pembuatan sebuah keputusan yang di buat secara tertulis, tersedia bagi warga yag memenuhi standar administrasi yang berlaku; (2). Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara cara mencapai suatu program (3). Kejelasan dan tujuan yang ingin di capai (4). Kelayakan dan konsistensi dari target operasional

Adapun tantangan akuntabilitas keuangan daerah setidaknya indikator akuntabilitas yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain (1) Kejelasan Aturan Versus Ketepatan Pelaporan, (3) Akuntabilitas Versus Pelayanan Kepada Masyarakat; (4) Time Constraint (Keterbatasan Waktu; (5) Isi Peraturan Versus Kepastian Hukum; (6) Kepastian Hukum Versus Deskresi Kepala Daerah adapun Solusi : (1). Pemerintah perlu didorong untuk melakukan optimalisasi penggunaan anggaran hasil refocusing secara efisien; (2). Peraturan yang lebih detail mengenai pengelolaan bantuan dari pihak ketiga oleh Pemda; (3); Big data terkait pengadaan barang dan jasa di seluruh K/L, Pemda, dan BLU/D dapat menjadi dasar bagi post audit kewajaran harga. (5). Pemerintah perlu menetapkan ukuran kinerja keberhasilan penanganan darurat dan PSBB mulai dari tujuan, outcome, output hingga proses. (6). Sinergi auditor eksternal dan pengawas internal diperlukan dalam melakukan pengawalan selama dan post audit setelah penanganan Covid-19 dengan menggunakan timeframe kondisi yang sinkron

 

Keterangan:

  1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala Sistem pengendalian Internal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Konsultan Akuntansi, Manajemen & Support system, Pengurus IAI & FDAP, Anggota IAPI, ISEI, 
  2. Makalah ini di sampaikan dalam acara Semiar Online yang di selenggrakan Oleh INSPIRE Media pata tanggal 8 Mei 2020 dengan tema Akuntabilitas Keuangan Daerah Dimasa Pandemi Covid -19

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *