Peran Akutansi dalam Industri Pariwisata

Prof. Dr. Eliana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CMA

Ketua Prodi S2/S3 Universitas Sumatera Utara

Contoh di Indonesia dengan adanya Bom Bali, meletusnya Gunung Agung tentu sangat berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan mancanegara.

 

Pada era 1990 an seseorang bepergian hanya untuk kepentingan berdagang atau mengunjungi sanak saudara, dan berwisata merupakan sebuah selingan atau pengisi waktu senggang di sela sela kepentingan utamanya. Tetapi pada saat sekarang ini, berwisata

Prof. Dr. Erlina, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CMA

seakan merupakan prioritas dan seakan bergerak menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan berwisata menjadi penting bagi sebagian besar orang untuk melepas kepenatan dari rutinitas sehari-hari yang monoton, terlebih pada masyarakat urban berwisata telah menjadi budaya ketika liburan tiba, berwisata juga dapat menambah pengalaman, pengetahuan tentang daerah, budaya, peninggalan sejarah daerah lain. Mereka tidak segan merogoh kocek  dalam jumlah yang besar untuk dapat menyegarkan pikiran ketika kembali ke tempat kerja. Saat ini, berwisata tidak hanya terbatas pada masyarakat kelas atas tetapi juga menengah dan bawah, masyarakat rela menyisihkan dana untuk berwisata.

Tidak kita pungkiri Indonesia memiliki objek wisata bertaraf dunia bahkan salah satu Negara dengan potensi wisata terbesar di dunia baik wisata alam berupa laut dan budaya dan berbagai obyek wisata lainnya. Tetapi, kita masih gagal mengalahkan Negara tetangga kita yang jelas tidak mempunyai obyek sebanyak yang kita punya. Menurut catatan BPS 2015, jumlah wisatawan asing mencapai 10juta orang namun angka itu jauh lebih rendah dari Singapura (15Juta) dan Malaysia (27Juta).

Beberapa Negara menganggap penting mengembangkan industri pariwisata karena rata-rata wisatawan asing menghabiskan 1.100 – 1.200 dolar per kunjungan. Ini tentu jumlah yang signifikan dalam kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB). Pemerintah Indonesia menurut BPS masih mencatat kontribusi pariwisata 4% dari total perekonomian. Pemerintah mentargetkan menjadi 8% pada tahun 2019.

Sebenarnya Indonesia punya berbagai keunggulan dibanding Negara tetangga antara lain keuntungan daya saing berupa harga yang kompetitif, mempunyai kekayaan sumber daya alam yang tersebar (Biodiversitas) dan sejumlah lokasi warisan budaya. Salah satu hambatan yang perlu dibenahi adalah infrastruktur yang belum memadai sehingga meningkatkan biaya logistik yang menjadikan iklim investasi kurang menarik dan tentu berimbas dalam kelancaran arus perjalanan pariwisata. Hal lain adalah kurang meratanya tingkat pendidikan sehingga kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dengan warga asing sangatlah kurang. Ini tentu berbeda dengan Malayasia, Singapura ataupun Thailand.

Pariwisata disebut-sebut sebagai usaha yang berdampak langsung dari pertumbuhan ekonomi. Sektor ini mempunyai efek besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya sekitar lokasi wisata sebut saja mulai bisnis kuliner, bisnis travel atau angkutan, perhotelan baik bertaraf internasional maupun homestay, pemandu wisata dan berbagai cenderamata. Salah satu kekurangan atau hal negatif yang berpengaruh terhadap bisnis pariwisata adalah isu terorisme, perang, dan bencana alam.

Contoh di Indonesia dengan adanya Bom Bali, meletusnya Gunung Agung tentu sangat berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan mancanegara. Pariwisata juga diyakini sebagai media yang sangat baik untuk mengenalkan suatu daerah atau Negara beserta budayanya keluar negeri. Sektor ini juga terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, kenyataannya ketika dunia dilanda krisis moneter beberapa Negara yang mengandalkan pariwisata sebagai peraih devisa utamanya masih mencatat pertumbuhan. Contohnya adalah Mesir, Thailand dan juga Singapura dan Malaysia. Indonesia sendiri juga mencatat pertumbuhan walaupun tidak sebesar Negara Negara tersebut. Hal ini terutama dikarenakan infra struktur yang sedang dibenahi dan perlunya kepastian hukum dalam berinvestasi, peraturan tentang perlindungan orang asing, agar negara ini terkesan aman.

Lalu apa kaitan akuntansi dan pariwisata?

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan setiap sektor ekonomi harus berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung unsur transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi disini merupakan sebuah ukuran bagaimana pelayanan publik dapat menjamin sistem keterbukaan baik dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik maupun dalam hal pelaporan dan penyebaran informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, akuntabilitas meliputi  akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan adalah produk dari proses akuntansi yang merupakan salah alat akuntabilitas kepada masyarakat, kepada wakil rakyat dan juga lembaga-lembaga negara lainnya yang terkait. Selanjutnya sistem informasi akuntansi mempunyai peran sebagai alat pengendalian untuk menjamin tercapainya kinerja yang efektif dan efisien karena dengan adanya sistem setiap kegiatan dapat dilakukan secara sistematis dan berurutan dalam pengelolaan keuangan dan proses menyajikan laporan keuangan sebagai sebuah pertanggungajawaban kepada masyarakat dan lembaga lain yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Searah dengan tuntutan governance inilah maka akuntansi/akuntan dibutuhkan karena akuntansi dipandang sebagai pihak yang mampu menciptakan goog governance.

Dalam proses pengembangan industri pariwisata ini dibutuhkan investasi yang sangat besar, dan akuntansi merupakan merupakan sumber informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Bagi investor, akuntansi memberikan informasi untuk membantu investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, memprediksi laba di masa yang akan datang, dan juga untuk memperhitungkan risiko investasi atau pinjaman kepada perusahaan.

Hasil akhir proses akuntansi yaitu laporan kinerja dari kementerian pariwisata merupakan peran akuntansi dalam industri pariwisata, dalam hal ini Kementerian pariwisata perlu menerapkan standar akuntansi pemerintah secara menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang¬ undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata tiap tahun  disusun sebagai pemenuhan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jadi peran akuntansi sangat dominan dalam pengembangan wisata Indonesia terutama dalam membantu menciptkan good governance.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *